43 undang undang tentang bank indonesia
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang.Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas ...
Status dan Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara yang Independen Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999.
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7, Jakarta Selatan Telp: (021) 5264516 - Fax: (021) 52921242 E-mail: support@peraturan.go.id Total Pengunjung :
Undang undang tentang bank indonesia
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1962. Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Detail Peraturan. Abstrak. Jenis. Undang-undang (UU). Entitas.
2. Tata cara pendirian bank diatur pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/33/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1997 tentang Bank Umum yang diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum dan diperbarui lagi pada Peraturan Bank Indonesia No 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum. 3.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
Undang undang tentang bank indonesia.
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7, Jakarta Selatan Telp: (021) 5264516 - Fax: (021) 52921242 E-mail: support@peraturan.go.id Total Pengunjung :
Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini membahas mengenai bahwa Bank Indonesia adalah bank independen yang tidak boleh dicampuri urusannya oleh pemerintah melalui intervensi.
INDONESIA - BANK 1999 UU NO. 23, LN 1999 / NO. 66, TLN. NO. 3843, LL SETKAB : 55 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA - Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan ...
undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia memiliki pertimbangan bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen; untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur …
20 Jan 2021 — Organisasi · Governance · Undang-Undang BI ... mata uang Republik Indonesia yang dikelola oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang Undang.
UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang; 2.
Informasi seputar organisasi, transformasi dan sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia · Informasi terkait fungsi utama yang menjadi kewenangan pengelolaan Bank Indonesia demi mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah
2. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang bank asing di.96 pages
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4
Berdasarkan pasal 15 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki wewenang sebagai berikut: Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa system pembayaran. Mewajibkan penyelenggara jasa system pembayaran untuk ...
Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi bank sentral, Bank Indonesia ... dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ...
Rupiah merupakan mata uang yang berlaku di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 7 14 Kasmir, Perbankan, h. 236. 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.15 Dalam perekonomian terbuka, penggunaan uang dalam memperlancar transaksi tidak
Undang-undang (UU) NO. 13, LN. 1968/ No. 63 , LL : 13 HLM ... UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865); 3.
Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Sebelum Seluruh Sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia ,Bank ini awalnya bernama De Javasche Bank ...
Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang independen berdasarkan Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia. Keputusan itu dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999. Undang-undang tersebut memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pun pihak lainnya.
Act Of The Republic Of Indonesia Number 6 Of 2009 Concerning Stipulation Of Government Regulation In Lieu Of Act Number 2 Of 2008 Concerning Second ...
portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 5137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (UU/1998/10) 1998. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena dipublikasikan dan/atau didistribusikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Penjelasan tentang definisi dan pengertian yang dibahas di UU Bank Indonesia, serta penggunaan rupiah (Rp) sebagai mata uang dan ketentuan penggunaannya.
Melalui amanat yang tercakup di Undang Undang tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Mencabut :
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA: MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA. BAB I . KETENTUAN UMUM . Pasal 1
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga berisi hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah. Disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan pemegang kas Pemerintah dan turut serta dalam pembuatan kebijakan pemerintahan yang terkait masalah ekonomi, perbankan, dan juga keuangan. Hubungan Internasional
Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Mengingat status tersebut, maka pihak luar atau pihak lain tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak usaha campur tangan apapun dari pihak luar.
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diundangkan Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal 15 Januari 2004 di Jakarta.
(1) pelaksanaan likuidasi bank oleh bank indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan ketentuan pasal 37a undang‑undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang‑undang nomor 10 tahun 1998, tetap mengikuti ketentuan dalam peraturan …
August 31, 2020 - Baleg DPR RI bergegas merevisi UU Bank Indonesia. Inilah poin komplet revisi UU BI.
Untuk itu dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur jenis dan hierarki tersebut adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
20 May 2013 — Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang. Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran ...41 pages
Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: "Perbankan syariah adalah "segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."
UU_No_23_1999_Bank_Indonesia.pdf · waspadainvestasi@ojk.go.id
Undang-undang (UU) NO. 21, LN.2008/NO.94, TLN NO.4867, LL SETNEG : 36 HLM. Undang-undang (UU) TENTANG Perbankan Syariah. ABSTRAK: bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan ...
Informasi seputar organisasi, transformasi dan sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia · Informasi terkait fungsi utama yang menjadi kewenangan pengelolaan Bank Indonesia demi mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).
Informasi seputar organisasi, transformasi dan sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia · Informasi terkait fungsi utama yang menjadi kewenangan pengelolaan Bank Indonesia demi mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah
penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang menjadi undang-undang: 11: uu no. 7 tahun 2020
September 21, 2020 - Semarang, Idola 92.6 FM - Merespons situasi perekonomian global dan kondisi kekinian, DPR berinisiatif melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Draf RUU BI telah disusun oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ada beberapa pasal yang akan diubah dan ditambahkan dalam ...
Bank Indonesia ( BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Dengan UU No. 23/1999, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance.
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Pasal 5 . Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.
0 Response to "43 undang undang tentang bank indonesia"
Post a Comment